Hingga awal Februari 2011, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat (Jabar) menerima 1.096 pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari lembaga siaran, baik stasiun televisi maupun radio.
Dari jumlah tersebut, KPID Jabar baru mengeluarkan sekitar 500 rekomendasi kelayakan (RK) sebagai dasar mendapatkan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran).
“Kami tidak bisa membatasi pengajuan tersebut karena merupakan hak setiap warga negara. Kami hanya melakukan seleksi kepada lembaga siaran tersebut. Jika sudah diseleksi dan diverifikasi, baru kami keluarkan RK,” kata Ketua KPID Jabar Atie Rachmiatie saat dihubungi media setempat, Kamis (24/2/2011).
Selain IPP, kata Atie, lembaga siaran pun wajib mengurus Izin Siaran Radio (ISR) untuk alokasi frekuensi ke Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemeninfo).
Para penyelenggara siaran pun harus membayar biaya pemakaian frekuensi yang merupakan hak publik tersebut. “Karena erat kaitannya dengan pemakaian ranah publik, masyarakat punya hak mendapatkan informasi, tayangan, dan isi siaran yang sesuai keinginannya. Kami akan pantau terus isi siaran lembaga tersebut,” tegasnya.
Menurut Atie, Jabar memang menjadi salah satu provinsi yang paling banyak mengajukan izin lembaga penyiaran. Selain termasuk mapan secara ekonomi, orang Jabar terkesan tertantang mendirikan radio dan televisi untuk mendapat keuntungan.
“Sekitar 80% pemohon mengajukan izin untuk siaran radio dan sisanya untuk usaha pertelevisian. Tingginya minat masyarakat mendirikan lembaga siaran, terutama televisi erat kaitannya dengan aturan siaran berjaringan,” ungkap Atie.
Ia menuturkan, RK sulit diberikan pada wilayah dengan frekuensi padat seperti di kota Bandung. Untuk menyiasatinya, KPID Jabar mengarahkan pemohon IPP untuk beroperasi di wilayah yang frekuensinya masih kosong.
“Frekuensi di Bandung sudah sangat padat. Kami akan atur, tetapi akan lebih diarahkan untuk mengisi daerah yang frekuensinya relatif kosong. Bandung sudah crowded,” paparnya.
sumber : www.kpi.go.id
Dari jumlah tersebut, KPID Jabar baru mengeluarkan sekitar 500 rekomendasi kelayakan (RK) sebagai dasar mendapatkan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran).
“Kami tidak bisa membatasi pengajuan tersebut karena merupakan hak setiap warga negara. Kami hanya melakukan seleksi kepada lembaga siaran tersebut. Jika sudah diseleksi dan diverifikasi, baru kami keluarkan RK,” kata Ketua KPID Jabar Atie Rachmiatie saat dihubungi media setempat, Kamis (24/2/2011).
Selain IPP, kata Atie, lembaga siaran pun wajib mengurus Izin Siaran Radio (ISR) untuk alokasi frekuensi ke Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemeninfo).
Para penyelenggara siaran pun harus membayar biaya pemakaian frekuensi yang merupakan hak publik tersebut. “Karena erat kaitannya dengan pemakaian ranah publik, masyarakat punya hak mendapatkan informasi, tayangan, dan isi siaran yang sesuai keinginannya. Kami akan pantau terus isi siaran lembaga tersebut,” tegasnya.
Menurut Atie, Jabar memang menjadi salah satu provinsi yang paling banyak mengajukan izin lembaga penyiaran. Selain termasuk mapan secara ekonomi, orang Jabar terkesan tertantang mendirikan radio dan televisi untuk mendapat keuntungan.
“Sekitar 80% pemohon mengajukan izin untuk siaran radio dan sisanya untuk usaha pertelevisian. Tingginya minat masyarakat mendirikan lembaga siaran, terutama televisi erat kaitannya dengan aturan siaran berjaringan,” ungkap Atie.
Ia menuturkan, RK sulit diberikan pada wilayah dengan frekuensi padat seperti di kota Bandung. Untuk menyiasatinya, KPID Jabar mengarahkan pemohon IPP untuk beroperasi di wilayah yang frekuensinya masih kosong.
“Frekuensi di Bandung sudah sangat padat. Kami akan atur, tetapi akan lebih diarahkan untuk mengisi daerah yang frekuensinya relatif kosong. Bandung sudah crowded,” paparnya.
sumber : www.kpi.go.id
